DEBO TAK IZINKAN SANG IBU KEMBALI JADI TKW Debo Tak Izinkan Sang Ibu Kembali Jadi TKW

Senin, 30 Maret 2009

Kapanlagi.com - Bermodal kemenangan dan hadiah dari IDOLA CILIK 2, Andryos Aryanto atau lebih akrab disapa Debo berharap orang tuanya dapat tinggal bersamanya. Ia tak lagi mengizinkan orang tuanya untuk kembali 'bermandi peluh' di negeri seberang.

Selama ini, Debo tinggal bersama sang paman di pedalaman Sukabumi, Jawa Barat, sementara ibunya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Dubai, Arab Saudi selama lima tahun. Sang ayah juga selama satu tahun mencari nafkah sebagai kuli bangunan di Jambi.

"Saya nggak izinkan ibu kerja lagi di Dubai. Soalnya saya sudah lama nggak ketemu. Masa mau bekerja lagi?" ungkap Debo yang berhak atas hadiah tabungan pendidikan senilai Rp50 juta.

Debo juga mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai firasat apapun atas kemenangan yang diraihnya saat ini. Seandainya hanya mendapatkan posisi kedua pun, dirinya akan cukup berbangga, karena yang didapatkan ini jauh dari impiannya.

"Saya nggak kepikiran sampai juara, tapi harus tampil yang terbaik. Walau misalnya juara dua, saya bangga karena jadi diri sendiri. Selain itu ini sudah melebihi target lima besar," terangnya seraya menambahkan akan membuat studio dan peralatan musik dari hadiah yang diterima itu.   (kpl/dis/dar)

Dipaksa Jadi PSK

30 Maret 2009

Kompas Images

Empat dari enam warga Bantarwaru Kabupaten Indramayu, Jabar, Tiara (23), Ayu (16), Carminih (28), dan Sutini (30) dibawa ke Mapoltabes Palembang, untuk dimintai keterangan, Senin (30/3).

Mereka bersama Leila dan Tia yang sebelumnya akan dijadikan TKW ke Singapura, dipaksa sebagai PSK di Eks Lokalisasi Teratai Putih, Kampungbaru, Kecamatan Sukaramai, Palembang.

Sriwijaya Post/Syahrul Hidayat (STS) 30-03-2009

Jumhur : Tak Ada TKI Informal Terkena PHK

Sen, Mar 30, 2009

Berita Kota

Denpasar ( Berita ) : Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat memastikan tidak ada tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor informal yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat krisis global.

"PHK terjadi pada TKI sektor formal seperti di bidang manufaktur," kata Jumhur kepada wartawan di Denpasar, Senin [30/03] , usai pembukaan pertemuan bisnis tentang TKI. Jumhur menyebutkan saat ini terdapat sekitar 4,3 juta TKI yang berasal dari 361 kabupaten/kota seluruh Indonesia bekerja di 41 negara.

Sebesar 65 persen dari jumlah TKI itu, katanya, bekerja di sektor informal dan 35 persen sisanya bekerja di sektor formal. Sementara itu, jumlah TKI formal yang bekerja di bidang manufaktur sekitar 400 ribu orang dan yang terkena PHK sekitar 10 persen.

TKI yang terkena PHK itu kebanyakan terjadi pada mereka yang bekerja di Malaysia dan Korea Selatan.

Jumhur juga menyebutkan ada sejumlah TKI formal yang bekerja bidang konstruksi di Uni Emirat Arab terkena PHK karena perusahaan menghentikan pembangunan.

"Kalau krisis global terus berlangsung hingga tahun ini diperkirakan jumlah TKI bidang manufaktur yang terkena PHK bisa mencapai 100 ribu orang," katanya.

Namun Jumhur yakin bahwa krisis global tak berlangsung lama karena para pemimpin dunia berusaha menumbuhkan kepercayaan baru bahwa mereka bisa mengatasi krisis secepatnya.

Jumhur juga mengatakan bahwa pemerintah terus berusaha membuka peluang kerja baru bagi TKI formal. Pertemuan bisnis dua hari di Denpasar itu misalnya membahas peluang kerja baru di Kanada, AS, Yordania, dan Brunei Darussalam. terutama di bidang kesehatan dan perhotelan.

Deputi Kepala BNP2TKI Bidang Promosi dan Kerja Sama Luar Negeri, Ramli Saud menyebutkan Kanada misalnya membutuhkan sekurangnya 10 ribu perawat. "Perlu kerja keras untuk memenuhi kebutuhan ini," kata Ramli.

Skema "G TO P"

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat, menyatakan program penempatan TKI dengan skema "government to private" (G to P) tidak mengambil porsi swasta dalam menempatkan TKI ke luar negeri. "Ini hanya opsi selain 'government to government (G to G)'. Pemerintah tetap hanya memfasilitasi dan mengawasi, tak ikut bermain," kata Jumhur di Denpasar, Senin.

Jumhur menegaskan bahwa pemerintah tidak mengambil alih porsi pihak swasta, seperti perusahaan jasa TKI (PJTKI) atau pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) untuk mengirim TKI ke luar negeri. "Pemerintah hanya memberi opsi bagi agen di luar negeri, karena banyak sektor yang tak tergarap oleh swasta," katanya.

Jumhur secara pribadi sebenarnya lebih mendorong penempatan TKI melalui skema "private to private" (P to P) dan pemerintah hanya sebagai pengawas. "Namun banyak agen yang ingin bekerja sama dengan pemerintah," katanya.

Ia menyatakan program penempatan TKI dengan skema "G to P" hanya berlaku untuk sektor formal. "Pemerintah berharap dapat menempatkan TKI formal sebanyak-banyaknya," kata Kepala BNP2TKI itu. Jumhur telah mencanangkan 2009 sebagai tahun peningkatan penempatan TKI formal dan menargetkan menempatkan 40 persen TKI formal sepanjang tahun ini.

Data dari BNP2TKI menunjukkan sebanyak 36 persen dari 748.825 TKI yang ditempatkan di luar negeri pada 2008 merupakan TKI formal atau meningkat dibandingkan tahun 2007 yang hanya 28,16 persen dari 696.746 orang TKI. ( ant )

Kanada Buka Peluang Kerja Bagi TKI

Sen, Mar 30, 2009

Berita Kota

Denpasar ( Berita ) : Kanada membuka peluang kerja bagi tenaga kerja asing, termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor formal, kata pengacara kantor imigrasi Kanada Louay Alghoul di Denpasar, Senin [30/03]. "Pemerintah Kanada memberi keistimewaan bagi pencari kerja," kata Alghoul pada pertemuan bisnis tentang TKI.

Ia menyebut sejumlah keistimewaan itu, antara lain kontrak kerja yang panjang bahkan imigrasi Kanada membuka kesempatan bagi warga asing untuk menjadi warga negara Kanada. "Selain itu, upah yang tinggi dan perlindungan yang menjamin tenaga kerja untuk bekerja secara nyaman," katanya.

Ia menegaskan bahwa peraturan di Kanada memberi perlakuan yang sama antara tenaga kerja negara itu dengan tenaga kerja asing. Peluang kerja yang ditawarkan Kanada meliputi bidang kesehatan, konstruksi, dan perhotelan.

Disebutkan pula bahwa Kanada mencari mitra kerja serius dari Indonesia untuk melakukan kerja sama ketenagakerjaan. "Bahkan kami berencana membuka kantor perwakilan resmi di Indonesia," katanya. ( ant )

Apjati Jatim Desak Pemerintah Revisi UU Ketenagakerjaan

Sen, Mar 30, 2009

Berita Sore

Malang ( Berita ) : Asosiasi Perusahaan pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Jawa Timur mendesak pemerintah untuk merevisi Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Apjati Jatim, Eddy Y, Minggu [29/03] , mengatakan, sebelum lahirnya UU Nomor 39 Tahun 2004, permasalahan terkait TKI yang muncul sangat sedikit, namun sekarang meningkat cukup signifikan.

Masalah yang seringkali muncul terkait TKI dengan adanya UU tersebut adalah usia calon TKI. "Jika dalam UUD yang boleh bekerja minimal berusia 17 tahun, tapi dalam UU ketenagakerjaan harus berusia minimal 21 tahun," katanya.

Selain itu, katanya, prosedur perpindahan calon TKI dari daerah yang satu ke daerah lainnya terlalu berbelit dan prosesnya sangat lama. "Seharusnya, calon TKI yang mendaftar di daerah lain tidak perlu melakukan proses perpindahan dari Disnaker asal, cukup dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja untuk memudahkan para calon TKI," katanya.

Menurut Eddy, sulitnya prosedur dan proses keberangkatan calon TKI ke negara tujuan serta batasan usia yang dianggap dewasa akan memicu peningkatan TKI ilegal, perdagangan manusia (trafficking), prostitusi, dan pemalsuan dokumen.

Ia mengakui, pengajuan revisi UU ketenagakerjaan tersebut dilakukan sejak satu tahun lalu melalui DPP Apjati Pusat dan kemungkinan sekarang sedang dalam pembahasan, karena DPP sudah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sembilan menteri terkait.

Menyinggung banyaknya kasus kekerasan yang dialami para TKI di berbagai negara tujuan, ia menyatakan rata-rata yang bermasalah adalah tenaga kerja yang ilegal, sebab mereka menginginkan proses yang cepat dan prosedur yang mudah. "Oleh karena itu, kami berharap revisi UU Ketenagakerjaan itu yang salah satunya memangkas prosedur dan proses pengurusan dokumen calon TKI yang selama ini berbelit-belit, akan menjadi jawaban," katanya.

Pengiriman TKI yang melalui Apjati Jatim rata-rata mencapai 1.500 sampai 5.000 orang per bulan dengan negara tujuan Timur Tengah, Malaysia, Singapura, Taiwan dan Hongkong. ( ant )

Nursing pattern blamed for malnutrition

Tuesday, March 31, 2009 

Panca Nugraha ,  The Jakarta Post ,  MATARAM  

A history of illness and wrong nursing behavior by parents have been blamed for the high rate of malnutrition among children in West Nusa Tenggara province, an official said on Tuesday.

Provincial health agency head Muhammad Ismail said many of the malnutrition cases occurring in the province were due to either a history of illness, such infections, or incorrect nursing styles.

"Most of the children suffering malnutrition were not exclusively fed breast milk during the first six months," he said.

He added that to deal with the problem, his office had intensified campaigns on good nursing habits and nutritional intake among the community, both through the integrated service posts (posyandu) and breast milk counselors.

Data from the agency shows at least 343 children received medical treatment at community health centers (puskesmas) and hospitals across the province for malnutrition as of mid-March.

Seventy-three of the cases were new ones, while the remainder had been carried over from last year.

"They are mostly children less than 5 years old. They are all still in puskesmas and hospitals," Ismail said, adding 14 of the children were getting better.

He also said all malnutrition patients were exempt from paying for medical treatment at puskesmas and hospitals.

West Nusa Tenggara recorded a total of 1,207 malnutrition cases last year, 45 of them fatal. Of the rest, 892 patients recovered and 270 are still receiving medical treatments, along with the 73 new cases found this year.

Malnutrition cases in the province have steadily declined over the years. In 2005, there were 3,950 cases, 40 of them fatal; in 2006, there were 3,465 cases and 10 deaths; while in 2007, there were 1,401 cases with 52 fatalities.

To deal with malnutrition, Ismail said, his office was developed a community-based malnutrition handling program (PGBBM) in cooperation with UNICEF.

He added his office was also distributing government-sponsored milk and milk substitute through posyandu in the province's 889 subdistricts in its eight regencies and two municipalities.

"Of our 889 subdistricts, 339 are already declared as Desa Siaga [on standby] in which you can find a village health post [poskesdes] run by at least a midwife and two health workers from the respective local community," he said.

Ismail expressed hope the posyandu, poskesdes and PGBBM would continue providing the community with good understanding on healthy lifestyles, and underlined that malnutrition was everyone's responsibility to eradicate.

"There are many cases in which patients who have recovered from malnutrition fall sick again after being sent home, because their nursing patterns and nutritional intake do not change," he said.

Satpol PP Diharap Perbaiki Citra

Satpol PP Diharap Perbaiki Citra KOMPAS/BONI DWI PRAMUDYANTO MENJELANG Pemilu, suasana seperti ini diharapkan tidak terjadi. Demikian pesan Mendagri Mardiyanto kepada Satpol PP seluruh Indonesia, Senin (30/3). Sriwijaya Post - Senin, 30 Maret 2009 12:45 WIB JAKARTA, SENIN — Petugas Satuan Polisi Pamong Praja se-Indonesia diminta membuat citra Satpol PP semakin baik di masyarakat dengan menunjukkan kinerja yang baik. Penegakan peraturan daerah juga harus menjaga harkat dan martabat manusia, serta tidak mendegradasikan masyarakat sebagai obyek penegakan hukum, melainkan sebagai subyek. "Kalau masyarakat diajak bicara dan diberi pemahaman serta diajak berkontribusi dalam penerbitan perda, insya Allah perda bisa diimplementasikan dengan baik," kata Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam Rangka Kesiapsiagaan Pemilu 2009 di Jakarta, Senin (30/3). Menjelang pemilu saat suhu politik semakin panas dan kemungkinan konflik mulai muncul, Satpol PP harus bersiaga untuk mendeteksi dini kemungkinan kerawanan yang ada, tetapi menghindari benturan fisik dengan masyarakat. Respons terhadap emosi masyarakat juga diharapkan tetap memerhatikan hak asasi manusia. Pendekatan dengan operasi simpatik diminta lebih diutamakan untuk mendukung suasana kondusif dan tidak memancing situasi yang kontraproduktif. Mendagri juga meminta Satpol PP untuk senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan aparatur terkait, terutama Polri, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebab, berapa pun polisi yang ada, jumlah itu akan selalu jauh lebih sedikit ketimbang masyarakat yang harus dilayani. http://sripoku.com/view/9117/Satpol-PP-Diharap-Perbaiki-Citra.html

18 Persen Ibu Indonesia Memberi ASI Eksklusif

2009-03-28
Suara Pembaharuan

[JAKARTA] Delapan belas persen ibu di Indonesia memberi air susu ibu (ASI) eksklusif selama empat hingga lima bulan. Persentase itu jauh dari target nasional 80 persen.

Konselor Laktasi Kemang Medical Care, Esthetika Wulandari dalam talk show yang diselenggarakan PT Unilever Tbk di Jakarta, baru-baru ini mengatakan, angka 18 persen itu merupakan hasil survei demografi dan kesehatan pada tahun 2007. Persentase itu meningkat dibanding tahun 2002-2003 sebesar 14 persen.

Dikatakan, rendahnya pemberian ASI eksklusif karena para ibu belum mengetahui manfaat ASI bagi kesehatan anak, ibu, dan mengurangi pengeluaran keluarga untuk belanja susu formula.

Untuk memenuhi target nasional, maka pengetahuan para ibu tentang ASI harus ditingkatkan, dan membuat lingkungan sosial yang mendukung ibu untuk memberi ASI eksklusif. "Dukungan dari ayah mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan. Keputusan ibu untuk menyusui dipengaruhi cerita anggota keluarga tentang manfaat menyusui, serta konsultan laktasi," ucap Esthetika.


Tingkatkan Kecerdasan

Menurut dr Edi Setiawan Tehuteru SpA IBCLC, ASI bermanfaat sebagai nutrisi, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang, dan meningkatkan daya tahan tubuh. ASI dapat mencegah obesitas, diare, infeksi saluran pernapasan, otitis media, asma, diabetes, leukemia, mengoptimalkan perkembangan motorik, intelektual dan emosi, melindungi terhadap gizi kurang, dan mengurangi tingkah laku brutal.

Edi menjelaskan, kolostrum merupakan ASI pertama sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena mengandung imunoglobulin. Namun, ada persepsi yang salah bahwa ASI pertama atau kolostrum yang berwarna kekuningan dianggap susu basi, padahal tidak.

Proses inisiasi menyusui dini, pada satu jam pertama setelah bayi lahir, menyelamatkan satu juta anak.[N-4]

Mennakertrans Minta TKI Diliburkan Saat Pemilu

SUARA PEMBARUAN DAILY

 27/3/09

[JAKARTA] Menteri Tena-ga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Erman Suparno meminta kepada sejumlah negara, di mana para tenaga kerja Indonesia (TKI) bekerja, agar saat Pemilihan Umum (Pemilu) anggota DPR dan Presiden Indonesia tahun 2009 berlangsung, para TKI diliburkan.

"Saya sudah sampaikan permintaan itu kepada para duta besar negara-negara penempatan TKI. Setiap WNI yang berada di luar negri, harus diberi ruang dan fasilitas untuk menunaikan hak politiknya," kata Erman kepada wartawan, seusai pelantikan pejabat Eselon I di lingkungan Depnakertrans di Jakarta Rabu (25/3).

Erman mengatakan, dalam satu sampai dua hari ke depan, sudah ada laporan terkait dengan keikutsertaan TKI dalam Pemilu 2009.

"Yang jelas, Malaysia sudah ada laporannya, demikian juga Hong Kong, tapi negara-negara penempatan lain belum ada. Tapi, para Atase Ketenagakerjaan sudah saya minta untuk mencatat dan melaporkannya," kata Erman

Menurut Erman, sampai saat ini, di Malaysia telah tercatat 900.000 TKI sudah mendaftar untuk ikut pemilu. Sedangkan di Hong Kong dari 450.000 orang TKI, yang telah terdaftar 300.000 orang.

"Masih ada waktu sampai menjelang tanggal 9 April nanti bagi TKI untuk mendaftarkan diri. Saya masih menunggu laporan lengkapnya. Tapi yang paling penting, saya minta pengamanan, ruang, dan kesempatan dalam melaksanakan Pemilu 2009," kata Erman. [E-8]

Depnakertrans Kembangkan Kawasan Transmigrasi Bagi TKI

Republika Newsroom
Jumat, 27 Maret 2009

PURWOKERTO -- Depnakertrans melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT), kini sedang mengembangkan kawasan transmigrasi bagi para TKI yang dipulangkan dari Malaysia. Kawasan yang dikembangkan berada di wilayah perbatasan RI dan Malaysia, tepatnya di kawasan Simanggaris Kebupaten Nunukan dan Pulau Sebatik Kalimantan Timur.

''Melalui program ini, kita akan tawarkan bagi para TKI yang dipulangkan pemerintah Malaysia karena berbagai alasan, untuk menempati kawasan transmigrasi tersebut,'' kata Dirjen P2MKT, Djoko Sidiq Pramono, di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (27/3).

Di Simanggaris, kata Djoko, para TKI yang bersedia menempati areal transmigrasi akan menjadi bagian dari program PIR yang sudah dikembangkan di kawasan itu. Untuk itu, masing-masing TKI akan mendapat jatah dua hektar lahan perkebunan kelapa sawit.

''Di kawasan itu, sebelumnya sudah ada 800 keluarga transmigran yang mengelola ribuan hektar perkebunan kelapa sawit. Ke depan, kita akan mengembangkan lagi perkebunan sawit tersebut sehingga mampu menjadi lahan pekerjaan 1.200 keluarga transmigran. Dengan demikian, kita bisa menempatkan 400 TKI di kawasan transmigran tersebut,'' jelasnya.

Djoko mengakui, tambahan kapasitas transmigran sebesar itu, tak akan mampu menampung ribuan TKI yang kerap dipulangkan pemerintah Malaysia karena berbagai alasan. Untuk itu, melalui direktorat lain yang bernaung di bawah Depnakertrans, pihaknya juga telah meminta perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak sawit, untuk memperkerjakan para TKI tersebut.

''Kebanyakan TKI yang dipulang pemerintah Malaysia, sebelumnya juga bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Jadi tak ada ruginya, bila perusahaan-perusahaan itu bersedia mempekerjakan mereka di perkebunannya,'' kata Djoko.

Sementara di Pulau Sebatik yang juga merupakan pulau perbatasan dengan Malaysia, Djoko menyatakan, pola transmigran yang dikembangkan berbeda dengan yang dikembangkan di Simanggaris. Di Pulau Sebatik yang masuk wilayah RI, pihaknya akan mengembangkan kawasan transmigran nelayan dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Dalam pola transmigran nelayan, pihak Depnakertrans akan menyediakan segala kebutuhan transmigran yang menyangkut keperluannya dalam menangkap ikan. ''Kita akan sediakan perahu, alat penangkap ikan dan kebutuhan lain yang menyangkut kebutuhan untuk menangkap ikan,'' jelasnya.

Sedangkan untuk pola transmigran HTR, pihaknya akan menyediakan kawasan hutan yang bisa menjadi lokasi para transmigran menanam tanaman kayu hutan yang bisa dipanen pada masa-masa tertentu.

Namun Djoko menyebutkan, untuk lokasi transmigran di Pulau Sebatik ini, pihaknya masih dalam tahap survei. ''Bila memungkinklan, kita akan tawarkan pada para TKI yang dipulangkan dari Malaysia. Kalau memang animonya besar, maka akan kita kembangkan,'' jelasnya. wid/kpo