Satpol PP Akan Lebih Luwes

02/04/2009 13:30 - Satpol PP Satpol PP Akan Lebih Luwes Liputan6.com, Jakarta: Sangar serta galak. Mungkin itulah salah satu citra yang menempel dalam anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Maklum, tugas Satpol PP tidak jauh-jauh dari urusan yang berhubungan dengan penertiban yang pada akhirnya berhadapan langsung dengan warga. Dalam merayakan ulang tahun ke-59 Satpol PP, satuan ini dituntut bisa luwes dan berjiwa seni. Dalam sambutannya Gubernur DKI Fauzi Bowo berpesan, Satpol PP harus berbenah diri. Satpol PP juga harus lebih peduli dan berbagi dengan masyarakat. Dengan demikian dapat melepaskan citra kekerasan yang masih melekat kuat. Namun alih-alih mengaca diri, Kepala Satpol PP DKI Harianto Bajuri punya alasan terkait citra kekerasan pada satuannya. "Ada oknum masyarakat yang melanggar perda hingga akhirnya tidak suka pada kami," ujar Harianto. Apapun dalihnya, tugas berat memang menghadang yaitu menghadapi dan menyadarkan para pelanggar aturan tapi dengan sikap lebih manusiawi.(OMI/David Silahooij dan Yanto Sukma) http://www.liputan6.com/news/?id=175387&c_id=6

03/04/09 05:52 PHK di Jateng Capai 8.617 Orang Semarang (ANTARA News) - Selama tiga bulan pertama tahun 2009 jumlah karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari 81 perusahaan di Jawa Tengah mencapai 8.617 orang. "Selain melakukan PHK karyawan, sejumlah perusahaan juga merumahkan sebanyak 9.260 karyawannya sebagai dampak krisis keuangan global yang terjadi selama ini," ujar Kepala Disnakertrans Jateng, Siswo Laksono, di Semarang, Kamis. Ribuan buruh yang terkena PHK dan dirumahkan tersebut tersebar di 19 Kabupaten/Kota dan 81 perusahaan di Jawa Tengah, yang bergerak di bidang garmen, tekstil, perkayuan, plastik, kapas, furnitur, baja dan obat nyamuk. Alasan utama perusahaan mengambil kebijakan tidak populis itu karena dipengaruhi oleh faktor daya jual yang menurun, sehingga produksi tidak berjalan lancar. Kabupaten Semarang tercatat sebagai daerah yang terbanyak merumahkan karyawannya berjumlah 3.807 orang dan PHK sebanyak 685 orang. Ia berharap, krisis global segera berakhir dan kondisi industri di Jawa Tengah kembali pulih, sehingga karyawan yang di-PHK atau dirumahkan dapat kembali berkerja. Siswo mengungkapkan, untuk mengatasi dampak krisis global tersebut pemerintah pusat telah mengucurkan dana dari APBN sebesar Rp 68 miliar untuk program Padat Karya Produktif di Jawa Tengah. Dana tersebut, dialokasikan untuk tiga bidang yakni pertanian, peternakan, dan perikanan. "Masing-masing Kabupaten/Kota yang memperoleh program ini diberi keleluasaan untuk mengembangkan usaha sesuai dengan potensi daerah masing-masing," ujarnya. Tercatat ada sekitar 17 Kabupaten/Kota yang mendapat program tersebut, dengan pertimbangan terdapat paling banyak karyawan yang terkena PHK. Selain itu, Pemprov Jateng juga mengalokasikan dana APBD sebesar Rp27,1 miliar untuk program peningkatan kompetensi dilakukan melalui 28 Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS). Program tersebut didesain untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Jateng.(*) COPYRIGHT © 2009 http://www.antara.co.id/arc/2009/4/3/phk-di-jateng-capai-8617-orang/

Kebakaran di Fatmawati, 3 Orang Tewas Jum'at, 3 April 2009 - 06:54 wib   Indri Amin - Okezone JAKARTA - Kebakaran di dua ruko mebel di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan akhirnya padam sekira pukul 03.00 WIB dini hari tadi. Peristiwa itu mengakibatkan 3 orang tewas. Kebakaran terjadi pada pukul 00.00 WIB, Jumat (3/4/2009). Api mudah menyebar karena di dalam ruko terdapat banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Sementara itu tiga orang yang meninggal dunia yaitu pemilik toko Ibrahim, Rina (20) dan Desy (17) yang merupakan pembantu. Dua orang dilaporkan selamat setelah loncat dari lantai tiga menggunakan spring bed dan langsung dibawa ke RS Fatmawati. Berdasarkan informasi dari TMC Polda Metro Jaya, korban selamat yaitu Irawati (49) istri pemilik ruko, dan Davif (23). (fit) http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/04/03/1/207331/kebakaran-di-fatmawati-3-orang-tewas

Seluruh Lahan BKT Bebas April ini By Republika Newsroom Kamis, 02 April 2009 pukul 14:04:00 Font Size A A A EMAIL PRINT Facebook JAKARTA -- Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Banjir Kanal Timur (BKT) menetapkan target besar. Pada pertengahan April ini pembayaran lahan diharapkan tuntas. "Akan ada dua kali pembayaran lagi sebelum pemilu," ujar Eka Darmawan, Sekretaris P2T, Kamis (2/4). Hari ini pembayaran BKT dijadwalkan akan dilakukan terhadap 20 bidang tanah yang berada di kawasan Kelurahan Duren Sawit, Pondok Bambu, Pulo Gebang, Cakung Timur, dan Ujung Menteng. Dana yang akan dibayarkan hari ini kurang lebih bernilai empat miliar rupiah. Sejak 31 Maret hingga 12 Februari P2T telah melakukan 14 kali pembayaran. Tercatat 182 bidang tanah sudah dibebaskan. Sisanya, 74 bidang tanah akan dibayarkan segera. Sementara 42 bidang tanah berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Perum Perumnas atau tanah garapan negara. Di luar jumlah bidang tanah tersebut, saat ini 25 bidang tanah yang disengketakan telah diproses. Berkas tanah tersebut telah dikirim ke Dinas PU untuk dikonsinyasi. Sedangkan 33 bidang lainnya masih dalam proses pemberkasan. Selain persoalan sengketa tanah antarwarga, P2T juga dihadapkan pada soal sengketa antara warga dan pemda. Sebanyak 116 bidang tanah tengah dipersoalkan dalam sengketa jenis ini. Di satu pihak tanah dinyatakan sebagai tanah milik pemerintah, yakni lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum). Namun di sisi lain warga juga mengklaim tanah tersebut sebagai milik pribadi, yang dibuktikan dengan akta kepemilikan. Acara pembayaran semestinya dimulai sejak pukul delapan pagi. Namun, dari pemantauan Republika hingga menjelasng siang proses pembayaran belum juga dimulai. Terhadap hal ini Eka menjawab warga umumnya datang di siang hari. "Jadi kalau dulu warga menunggu petugas datang, kini malah petugas menunggu warga," ujarnya. c87/ism http://www.republika.co.id/berita/41652/Seluruh_Lahan_BKT_Bebas_April_ini

Pemda Bangun Rusun untuk 7.000 KK Waduk Pluit

Pemda Bangun Rusun untuk 7.000 KK Waduk Pluit Jakarta – Pemda Jakarta akan membangun 10 menara rumah susun (rusun) untuk menampung sekitar 7.000 kepala keluarga (KK) warga yang menempati Waduk Pluit Jakarta Utara. Sebanyak empat menara dibangun pada 2009 dengan menggunakan lahan PT Jakarta Propertindo. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Prijanto dan Kepala Dinas Perumahan dan Tata Bangun Jakarta Agus Soebandono kepada SH, Rabu (1/4) siang. Keduanya menyatakan hal itu ketika ditanya perihal rencana relokasi warga yang menduduki Waduk Pluit Jakarta Utara. Menurut Prijanto, Pemerintah Daerah (Pemda) secepatnya akan membangun rusun bagi warga yang membangun rumah di atas waduk Pluit. Pembangunan rusun diperlukan untuk memindahkan warga dari Waduk Pluit. Warga harus direlokasi karena waduk bukan tempat tinggal. Waduk sebagai pengendali banjir harus terjaga dengan baik. Kenyataannya, sebagian waduk sudah dibangun dan ditempati warga. Fungsi waduk harus dikembalikan karena itu warga mesti dipindahkan. Prijanto mengatakan, untuk menampung warga yang terkena penertiban, Pemda akan membangun rusun yang tidak jauh dari waduk Pluit.'' Warga akan disediakan rumah susun. Waduk harus bersih dan tertib,'' katanya. Pembangunan tahap pertama sebanyak empat menara akan dilakukan di lahan milik PT Jakarta Propertindo. Setiap menara menelan biaya sekitar Rp 16 miliar. Tahap selanjutnya, Pemda Jakarta akan membangun di atas lahan yang akan dibeli dari PT Gaya Sumpilas. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Tata Bangunan Jakarta Agus Soebandono mengatakan, pembangunan rumah susun bagi warga yang saat ini menempati Waduk Pluit akan dilakukan bertahap. Pembangunan pertama dilaksanakan di lahan milik PT Jakarta Propertindo sebanyak empat menara, masing-masing sebanyak 100 unit. Dilakukan Bertahap Jumlah ini belum cukup menampung warga Waduk Pluit karena warga yang menempati waduk Pluit sekitar 7.000 KK. Karena itu, rencananya, Pemda Jakarta akan membeli lahan milik PT Gaya Sumpilas. Di atas lahan ini akan dibangun enam menara. Totalnya, 10 menara harus disediakan untuk menampung warga yang menampati Waduk Pluit. Pembangunan rusun dilakukan bertahap karena itu penertiban bangunan di Waduk Pluit pun akan dilakukan bertahap disesuaikan dengan penyediaan rumah susun. "Rumah susun disediakan tidak jauh dari Waduk Pluit supaya warga siap dan bersedia menempatinya. Kalau rumah susun jauh dari tempat tinggal sebelumnya, warga menolak,'' tambahnya. Waduk Pluit yang merupakan tempat penampungan air sekaligus berfungsi mengendalikan banjir, sebagian sudah penuh dengan bangunan. Warga sudah menguasai sebagian Waduk Pluit sehingga keberadaan waduk tidak lagi sesuai dengan fungsinya. Untuk mengembalikan fungsi waduk maka bangunan-bangunan yang ditempati sekitar 7.000 KK harus ditertibkan. (andreas piatu) http://www.sinarharapan.co.id/berita/0904/02/jab05.html

Utang Pemerintah Mengkhawatirkan, Beban Utang Per Kapita Rp 12 Juta

2009-04-02Utang Pemerintah Mengkhawatirkan, Beban Utang Per Kapita Rp 12 Juta Rumgapres/Abror Rizki Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama para menteri melakukan petemuan bilateral dengan Pemerintah Jepang yang dipimpin Perdana Menteri Taro Aso di sela-sela pertemuan G-20, di London, Inggris. Rabu (1/4) waktu setempat. [JAKARTA] Pemerintah Indonesia, dalam pertemuan G-20 menerima komitmen pinjaman dari Jepang senilai US$ 14,5 miliar (Rp 17 triliun), untuk membantu mengatasi dampak negatif krisis keuangan global. Hal itu semakin menggelembungkan nilai utang pemerintah, yang kini sudah tercatat Rp 1.600 triliun. Dengan demikian, setiap penduduk Indonesia, kini menanggung sekitar Rp 12 juta utang pemerintah. Jumlah itu yang terbesar dalam sejarah perekonomian nasional. "Inilah fakta yang sesungguhnya, tertinggi sepanjang sejarah. Angkanya valid, terlihat dari data resmi pemerintah," ujar ekonom dari Institut Pertanian Bogor, Iman Sugema, di Jakarta, Kamis (2/4). Menurutnya, di tengah kampanye keberhasilan ekonomi nasional, seperti didengungkan dalam berbagai kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia sedang dilanda penyakit 5K, yakni, kebergantungan, kesengsaraan, kesenjangan, kemunduran, dan kerentanan. Kebergantungan yang sangat parah terlihat dari beban utang per kapita yang mencapai Rp 12 juta. Senada dengan itu, ekonom Yanuar Rizky meminta pemerintah memetakan pengelolaan utang yang mencapai lebih dari Rp 1.600 triliun itu, terutama agar dialokasikan ke sektor produktif. "Kita terjebak dalam utang yang tidak produktif. Rasio utang kita memang turun tetapi Surat Utang Negara (SUN) kita naik luar biasa," ujarnya. Menurutnya, pemerintah harus membuat roadmap industrialisasi, serta menentukan alokasi utang pada sektor yang memiliki efek berganda bagi perekonomian. Perlu UU Utang Sedangkan, ekonom dari Institute for Development of Economics dan Finance (INDEF) Ikhsan Modjo menuturkan, konsekuensi meningkatnya utang dapat menyebabkan tertekannya tingkat konsumsi dalam negeri. "Ini kontradiktif dengan keinginan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Peningkatan utang juga bisa menyebabkan terganggunya stabilitas makro dengan naiknya suku bunga, lalu lintas modal dan arus barang ekspor impor terganggu, konsekuensi pendapatan negara menurun," ujar Ikhsan. Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI, Harry Azhar Azis menuturkan pemerintah harus fokus dalam mengamankan APBN. Dia menyarankan perlu dibuat UU tentang pengelolaan utang. "Perlu diatur batasan maksimum pinjaman utang, sejauh mana utang dapat membahayakan negara. Bagaimana manajemen pengelolaan utang," tuturnya. Pinjaman Jepang Dari London dilaporkan, Pemerintah Jepang menyatakan kesediaannya mengucurkan dana US$ 14,5 miliar untuk membantu Pemerintah Indonesia mengatasi dampak negatif krisis keuangan global. Demikian diungkapkan Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati kepada pers seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan bilateral dengan PM Jepang Taro Aso, di sela-sela KTT G-20, di London, Rabu (1/4) waktu setempat, sebagaimana dilaporkan wartawan SP Wim Tangkilisan. Sri Mulyani menyatakan, bantuan senilai US$ 14,5 miliar itu terdiri dari peningkatan jumlah bilateral swap facility dalam rangka Chiang Mai Initiative, dari US$ 6 miliar menjadi US$ 12 miliar, dukungan dana siaga kepada APBN dalam bentuk Obligasi Samurai yang bisa diterbitkan Pemerintah Indonesia di Jepang senilai US$ 1,5 miliar, pinjaman reguler untuk tahun 2009 senilai US$ 500 juta, dan bantuan pembiayaan perdagangan US$ 500 juta. [DLS/N-6] http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=6582

Musuh PKL Santuni Anak Jalanan

Musuh PKL Santuni Anak Jalanan Selasa, 24 Maret 2009, 21:46:52 WIB Laporan: Desy Wahyuni Jakarta, RMonline. Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta memberikan santunan kepada anak jalanan di Jakarta Utara, Selasa (24/3). Selain menyalurkan santunan, Petugas yang acap kali menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL) juga menggelar acara tumpengan di Yayasan Rumah Singgah Kumala, Rawabadak Utara, Koja. Sejumlah anak jalanan mengharapkan bisa sekolah dan tidak lagi jadi sasaran petugas Satpol PP. Adi (14), salah satu penghuni Yayasan Rumah Singgah tersebut mengharapkan agar mulai kini petugas tidak lagi menangkap anak-anak. Karena kegiatan mengamen yang dilakukan bukan tindak kriminal yang perlu ditanggapi dengan penertiban. "Saya kan cuma nyari uang buat jajan, kenapa ditangkap. Lagi pula ke mana lagi minta jajan, kami sudah tidak punya orangtua," tuturnya. Sementara Kepala Satpol PP DKI Harianto Badjoeri mengatakan, tidak melarang anak-anak mencari uang, asalkan dilakukan dengan tidak mengundang kerawanan. "Kalau mengamen di jalanan jelas mengganggu ketertiban. Kami hanya ingin melakukan pembinaan agar anak-anak bisa mendapat pendidikan yang layak," jawabnya. Jadi, lanjutnya, jika ditangkap petugas, bukan mau dipenjara tapi mau dibina di panti yang kondisinya lebih baik dari jalanan. Dalam acara itu, Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono yang turut hadir mengatakan, aparat Satpol PP diharapkan dapat bersinergi dengan masyarakat untuk menjaga keutuhan wilayah. Tugasnya penuh dengan tantangan seperti menertibkan PKL maupun aksi penertiban lainnya. "Bagi anak-anak jalanan jangan bersitegang dengan aparat Satpol PP, tapi ciptakanlah situasi yang harmonis," tutur Bambang saat mendampingi Harianto. Namun pemberian santunan ini tidak dibagikan secara merata. Sebab jumlah warga miskin di Jakarta terbanyak ada di Jakarta Utara. Data BPS DKI Menyebutkan, saat ini ada 54 ribu keluarga miskin di Jakut. [dry] http://www.rakyatmerdeka.co.id/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=72900 kirim ke teman     print

Membangun Tanpa Menggusur

Membangun Tanpa Menggusur Kamis, 2 April 2009 | 03:32 WIB Sekitar 80 persen pasar tradisional berusia tua dan tidak layak lagi. Padahal, di pasar tradisional itulah sebagian besar produk usaha kecil dan menengah dipasarkan dan pedagang kecil menggantungkan kehidupannya. Di sisi lain, ritel modern terus meluaskan jaringannya. Mampukah stimulus fiskal Rp 100 miliar merevitalisasi pasar tradisional? Pasar tradisional Manggis, Ciputat, Banten, Kamis (26/3), pukul 22.00, mulai menggeliat. Satu demi satu lampu pijar berkekuatan 40 watt dipasang, menerangi barang dagangan yang baru diturunkan dari mobil-mobil bak terbuka. Sayuran segar dan aneka bumbu dapur mulai ditata di meja. Peti-peti kayu berisi buah-buah segar pun mulai dibuka untuk dijajakan. Hujan deras yang baru saja mengguyur kawasan Ciputat membuat saluran air yang sudah mampat tak mampu menampung curahan air hujan. Air hujan pun meluap ke lantai pasar, berbaur dengan air yang disiramkan pedagang untuk menyegarkan sayuran yang dijualnya. Belum lagi tetesan air dari ember pedagang ikan. Lantai pasar pun menjadi semakin becek. Situasi itu membuat pengunjung harus berjalan hati-hati dan mengangkat celana panjangnya agar tidak terkena lumpur yang menempel di lantai pasar. Di sudut pasar, pedagang kelapa sibuk mengupas batok kelapa. Mereka membiarkan potongan batok kelapa berserakan ke tanah. Sementara itu, pedagang sayur-mayur sibuk memilah daun kol dan sawi yang busuk. Kekumuhan itu masih harus ditambah dengan bau busuk yang menyengat dari bak sampah yang terletak di samping kuburan, di dekat pasar. Lengkaplah sudah gambaran kesemrawutan, kekumuhan, dan ketidaknyamanan sebuah pasar tradisional. Padahal, pasar ini menjadi andalan kedua konsumen di kawasan itu, setelah Pasar Ciputat yang terletak sekitar 300 meter dari Pasar Manggis. Kondisi yang nyaris mirip juga ditemukan di Pasar Ciputat. Sampah berserakan, bau busuk, becek, dan kumuh menjadi pemandangan sehari-hari. Padahal, sekitar 50 meter dari Pasar Manggis berdiri supermarket Tip Top. Hypermarket Carrefour pun telah berdiri megah di kawasan itu, lengkap dengan pelataran parkir. Persaingan pun semakin ketat. Namun, hasil penelitian The Nielsen Indonesia menunjukkan, pasar tradisional memiliki konsumen yang setia dan pangsa pasar tersendiri. Di tengah krisis keuangan global yang kini melanda dunia, berbagai kiat dilakukan untuk menyiasati keadaan agar bisa bertahan. Begitu pula konsumen. Dalam karikatur tentang tingkat kepercayaan konsumen, Nielsen mengutip kiat sebagian konsumen dalam menyiasati sulitnya keadaan. "Harus pintar-pintar masak, mengolah bahannya, biar dapat banyak tapi enggak usah sering-sering ditumis pakai minyak goreng. Kalau perlu, direbus atau dikukus saja, entar dicocol pakai sambal," ungkap seorang konsumen dalam menyiasati mahalnya harga kebutuhan sehari-hari. Ada pula yang menyatakan, "Kalau minta ayam Kentucky, kita beli saja kentucky-kentucky-an." Ada pula yang menuturkan, "Anak-anak suka jajan. Kalau saya sudah enggak ada duit, akhirnya saya tutup pintu, setelin TV biar (dia) enggak jadi jajan." Kiat ini untuk mengurangi pengeluaran untuk jajan anak. Penghematan dilakukan di berbagai pengeluaran. "Dulu biasa beli pembalut yang isinya 12, sekarang yang isinya sedikit. Dan lebih irit pakai sampo sachet soalnya kalau pakai botol suka kelebihan. Kalau sachet tinggal gunting, jadi pas ukurannya." Dengan berbagai kiat dan perubahan sikap konsumen, Nielsen meyakini tahun 2008 terjadi perpindahan sebagian konsumen, dari belanja di toko modern ke toko tradisional dan pasar tradisional. Dalam Shoppertrend 2009, Nielsen mengungkapkan, masih tingginya minat masyarakat berbelanja di pasar tradisional terutama bahan makanan segar. Tahun 2006-2008, sebesar 36-45 persen konsumen berbelanja buah dan sayur segar di pasar tradisional. Sebanyak 62-65 persen konsumen berbelanja daging segar di pasar tradisional. Adapun 53-61 persen konsumen berbelanja ikan segar di pasar tradisional. Karakteristik tradisional Menurut Ketua Dewan Pengawas Federasi Organisasi Pedagang Pasar Indonesia (FOPPI) Irfan Melayu, atmosfer pasar tradisional menumbuhkan keakraban antara pedagang dan pembeli, terutama saat proses tawar-menawar. Keakraban itu acap kali hilang saat pasar tradisional direnovasi. Pasar tradisional diubah menjadi bangunan megah dan mewah, menghilangkan karakteristik ketradisionalannya. "Padahal, yang dibutuhkan konsumen bukan bangunan fisik yang mewah, tetapi yang bersih, rapi, nyaman, dan aman. Komposisi biaya renovasi pasar tradisional harus menghasilkan keunggulan komparatif, terutama dari sisi harga jual barang. Bukan malah menjadi lebih mahal," kata Irfan. Irfan mengakui, lokasi penyebaran pasar tradisional membuat biaya distribusi barang menjadi bervariasi. Hal ini membuat ada selisih harga jual barang antara pasar tradisional dan ritel modern. Harga di ritel modern relatif murah, yang membuat konsumen beralih ke ritel modern. Oleh karena itu, Irfan mengharapkan renovasi pasar hendaknya diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ini bisa dilakukan bila lokasi pasar tradisional dekat dengan konsumennya. "Tidak ada salahnya renovasi pasar tradisional dipadukan dengan pembangunan rumah susun. Jadi, daya beli akan meningkat karena penghuni rusun menjadi konsumen tetap dari pasar itu," tutur Irfan. Bahkan, lanjut Irfan, lokasi pasar tradisional akan sangat strategis bila dipadukan dengan apartemen. "Dengan catatan, persyaratannya tetap sama, pedagang lama tetap harus bisa menjangkau harga kios atau los untuk bisa berdagang," katanya. Oleh karena itu, Irfan mengingatkan agar renovasi pasar tradisional tidak menggusur pedagang lama. Hal itu pula yang dikemukakan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Suryadharma Ali. Ia mengatakan, di tengah krisis finansial global, renovasi pasar menjadi salah satu pilihan pemerintah dalam pengucuran stimulus fiskal tahun 2009. Namun, nilainya relatif kecil, Rp 100 miliar. Dengan demikian, "uang perangsang" itu tidak akan banyak bermanfaat tanpa peran pemerintah daerah. Lahan-lahan dan biaya perizinan renovasi pasar harus disiapkan oleh pemda. Dengan demikian, harga lahan tidak dimasukkan sebagai komponen yang harus dibiayai oleh stimulus fiskal. Rencananya, 91 pasar tradisional dan 13 kawasan usaha mikro dan kecil, seperti pedagang kaki lima (PKL), menjadi target penyaluran stimulus fiskal. Jumlah ini jauh dari jumlah pasar tradisional di Indonesia. "Komitmen pemerintah, renovasi atau pembangunan pasar tidak boleh menggusur pedagang lama. Apalagi, muncul broker penjual kios," tegas Suryadharma. Deputi Pemasaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM Ikhwan Asrin mengingatkan bahwa stimulus fiskal memiliki prosedur pertanggungjawaban dan mekanisme renovasi pasar tetap berasal dari masyarakat. Semoga rencana manis itu dapat berbuah manis sehingga pedagang tak harus menerima beban lebih berat karena renovasi pasar tradisional tempatnya berdagang. Dengan demikian, konsumen tetap mendapat harga yang murah. (Stefanus Osa Triyatna) http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/02/03323796/membangun.tanpa.menggusur

BLT Bukti Pemerintah Manipulasi Kemiskinan

BLT Bukti Pemerintah Manipulasi Kemiskinan Oleh Wishnugroho Akbar Jakarta - Pembagian bantuan langsung tunai (BLT) merupakan bukti manipulasi klaim pemerintah terhadap penurunan angka kemiskinan. Untuk itu, klaim keberhasilan menurunkan kemiskinan tidak berdasarkan fakta. Demikian pernyataan Juru Kampanye Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Zannuba Ariffah Chafsoh Wahid (Yenny) dalam kampanye rapat terbuka di Gelora Bung Karno Jakarta, Selasa (31/3). Kampanye yang dihadiri puluhan ribu massa itu, juga menghadirkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Yenny yang juga putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid ini mengatakan, klaim keberhasilan pemerintah menurunkan angka kemiskinan, menurutnya, tidak lebih dari manipulasi angka yang bertujuan politik dan tidak sesuai fakta. Kenyataannya, kata Yenny, rakyat masih bergumul dengan persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok. "Pemerintah bilang kemiskinan turun, tapi turun ke anak cucunya. Dari kakek turun ke cucunya. Kalau kemiskinan turun, kenapa penerima BLT bisa bertambah," kata Yenny yang juga mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara itu, Prabowo Subianto dalam kampanyenya menyoroti sistem ekonomi dan kinerja pemerintahan Yudhoyono-Kalla. Menurut Prabowo, pemerintah hanya bisa berutang kepada negara asing dan lembaga keuangan internasional. "Pemerintah bisanya tiap tahun hanya meminjam uang, berutang. Indonesia jadi bahan tertawaan bangsa lain. Dan kita menjadi bangsa yang lemah. Ini yang akan kita ubah," tegas Prabowo di hadapan massa yang memadati Gelora Bung Karno. Untuk itu, Prabowo mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Pemilu 2009 nanti, dengan memberikan suara kepada partai politik (parpol) atau calon wakil rakyat yang sungguh-sungguh memperjuangkan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia menambahkan, momentum Pemilu 2009 merupakan penentuan arah nasib bangsa selama lima tahun ke depan. Neoliberal Rakyat, kata Prabowo, tinggal memilih apakah akan tetap bertahan dengan kondisi yang saat ini terjadi, atau memilih untuk sebuah perubahan besar bagi Indonesia. "Pilihan yang ada di depan kita sudah jelas, apakah ingin tetap menjadi penganggur, tetap miskin, atau ingin perubahan besar," ujarnya. Prabowo menegaskan, pemerintah telah menerapkan sistem ekonomi neoliberal yang jelas terbukti gagal membawa kemakmuran. Kekayaan yang ada di Indonesia sekarang ini, dinilainya masih tertumpah hanya pada segelintir elite, tanpa menyisakan kesempatan bagi rakyat kecil untuk mengecap tetesan kesejahteraan. n http://www.sinarharapan.co.id/berita/0904/01/pol01.html

Indonesia Harus Punya Ideologi Pertanian

Indonesia Harus Punya Ideologi Pertanian Oleh Effatha Tamburian JAKARTA – Upaya membangkitkan kembali perekonomian bangsa yang kian terpuruk ini harus dimulai dari pembangunan sektor pertanian. Kenapa? Alasannya cukup sederhana, karena sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya yang bermata pencaharian sebagai petani tanaman pangan, menggantungkan kehidupan mereka dari bidang pertanian. Negara ini tidak dapat berharap menjadi negara maju selama petaninya masih terus-menerus dijerat kemiskinan. Sangat ironis, di negara yang mengklaim dirinya sebagai negara agraris dan kaya akan sumber daya pertanian, di situ profesi petani justru identik dengan kemiskinan. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah selama ini tidak pernah memiliki political will terkait pembangunan pertanian di Indonesia. Akibatnya, kekayaan sumber daya alam pertanian di dalam negeri tergerus ke luar dan dinikmati negara lain, sementara petani hanya menjadi objek politis para penguasa dan konglomerat. Petani di Indonesia tidak pernah memiliki posisi tawar atau daya saing yang kuat terhadap impor produk pertanian dari luar yang dimonopoli oleh para konglomerat di republik ini. Namun sebaliknya, mereka menjadi budak di kampung halamannya sendiri. Revitalisasi pertanian yang seharusnya dapat dibuktikan dengan terlaksananya reforma agraria (land reform) dengan mengembalikan sekitar 8,7 juta hektare areal pertanian yang telah berubah fungsi menjadi areal nonpertanian, ternyata gagal direalisasikan pemerintah yang tengah berkuasa saat ini. Penyumbang Utama Krisis Pangan Kegagalan itu dipastikan menimbulkan krisis sumber daya lahan pertanian, yang jika tidak diatasi akan menjadi penyumbang utama krisis pangan di masa depan. Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, jumlah petani yang tidak memiliki lahan di Pulau Jawa dipastikan akan meningkat lebih dari 50 persen, yakni lebih dari enam juta rumah tangga petani (RMT), atau lebih dari 24 juta jiwa petani. Di luar Jawa, sekitar 18 persen atau 8 juta jiwa petani tidak memiliki lahan, sementara angka konversi lahan pertanian ke nonpertanian di Jawa saat ini mencapai 50.000-100.000 hektare per tahun. Saat ini sebanyak 49 persen petani di Jawa tidak memiliki lahan sama sekali, sementara rata-rata kepemilikan lahan petani tanaman pangan saat ini hanya 0,36 hektare. Ditambah lagi, pembangunan industri pertanian di pedesaan tidak berjalan baik. Hal itu penyebab utama tidak tercapainya kemandirian sektor pertanian di Indonesia. Para pengambil kebijakan bidang pertanian di negeri ini telah mengkhianati konsep ketahanan nasional, di mana setiap wilayah dan daerah seharusnya mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri. Selama ini, pemerintah telah mengabaikan pengembangan industri pengolahan pertanian di setiap daerah. Namun, sebaliknya, pemerintahan yang silih berganti justru menerapkan sistem cultur stelsel warisan kolonial Belanda yang hanya memeras sumber daya alam daerah dan keringat petani untuk menghidupi pembangunan di perkotaan. Itulah ciri-ciri bangsa yang masih terjajah. Jika ingin lepas dari itu, semua pengambil kebijakan di negara ini harus mengubah seluruh pandangan mereka, yaitu bagaimana membangun kekuatan sendiri yang bermodalkan rakyat. Pembangunan pertanian di Indonesia harus memiliki ideologi yang jelas, yang dapat melakukan perubahan secara signifikan terhadap sistem pembangunan pertanian di Indonesia yang telah jauh dari konsep menyejahterakan petaninya. Negara ini perlu reorientasi strategi pembangunan pertanian yang dapat menciptakan kedaulatan pangan dan kedaulatan petani atas sumber daya pertanian, sarana produksi pertanian, dan penguasaan pasar sehingga memiliki kekuatan daya saing dalam menghadapi kancah politik pertanian negara-negara kapitalis dunia yang tidak akan berhenti menghancurkan pembangunan pertanian dan perekonomian negara-negara miskin dan berkembang, seperti Indonesia. Politik Pertanian Praktisi pertanian Siswono Yudo Husodo berulang kali menegaskan, Indonesia hingga saat ini belum memiliki politik pertanian yang mantap yang merupakan kebijakan mendasar di bidang pangan yang bersifat jangka panjang. Sementara itu, dirinya menilai revitalisasi pertanian yang dicanangkan oleh Presiden Yudhoyono sejak 2005, ternyata tidak bisa dirumuskan dengan baik sehingga tidak dapat berjalan sesuai harapan. "Saya melihat sasaran-sasaran yang ditetapkan Deptan (Departemen Pertanian-red) tidak tercapai semuanya," ujar Siswono. Ia mencontohkan program Deptan untuk swasembada gula pada 2010, ironisnya, hingga 2008 Indonesia masih mengimpor gula 30 persen dari kebutuhan nasional. "Saya tidak melihat ada perubahan baru yang dibangun, tetapi soal itu justru diatasi dengan mengimpor gula rafinasi. Menurut saya, itu bukan solusi," tegasnya. Menurut Siswono, pemerintah Indonesia sebenarnya dapat mencontoh India dalam memproteksi petaninya dan mementingkan produksi dalam negeri, seperti ditetapkannya bea masuk gula yang cukup tinggi, yaitu 35 persen sejak 1970-an. Dengan demikian, pabrik gula dan petani tebu diuntungkan dan produksi gula dalam negerinya terus meningkat hingga saat ini India menjadi eksportir gula. Hal itu menunjukkan pemerintah Indonesia tidak pernah mengambil kebijakan yang memihak petani dan mementingkan produksi dalam negeri. Terbukti, sejak 1999, di mana Menteri Perdagangan yang merangkap Kepala Bulog justru memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap masuknya kedelai impor dengan tidak mengenakan bea masuk. Dampaknya, harga kedelai impor memang jauh lebih murah dibandingkan kedelai lokal. Hal itu telah mengakibatkan luas tanam kedelai turun dari 1,4 juta hektare menjadi 600.000 hektare, dan berdampak hingga saat ini Indonesia harus mengimpor kedelai sebanyak 70 persen dari kebutuhan nasional dengan harga sangat mahal. Satu-satunya cara melindungi petani adalah menciptakan harga yang menguntungkan bagi petani. Jika petani terus merugi, mereka tidak akan mau menanam komoditas pangan yang seharusnya dapat dipenuhi seluruhnya dari dalam negeri, seperti beras, gula, jagung, kedelai, serta komoditas perkebunan yang dapat meningkatkan devisa, seperti karet, kelapa sawit, teh, dan cokelat. Terkait dengan itu, pemerintah sekarang ini dan pada saat mendatang harus kembali kepada UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang sudah memiliki visi dan ideologi tentang pembangunan pertanian di Indonesia, sebab sistem pembangunan pertanian selama ini telah mengingkari amanat konstitusi dan melanggar amanat revolusi kemerdekaan bangsa ini. Bahkan parahnya, ideologi pembangunan ekonomi pemerintah saat ini sangat neoliberal, yang lebih buruk dari pembangunan ekonomi di zaman Orde Baru yang masih fokus pada pembangunan, di mana peran negara masih kuat, dan subsidi kepada petani masih ada. n http://www.sinarharapan.co.id/berita/0904/01/sh03.html