Jawa Tengah Siapkan Antisipasi Gelombang Kepulangan TKI

Selasa, 27 Januari 2009 | 11:26 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang:Jawa Tengah akan menyiapkan langkah guna mengantisipasi banyaknya tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang diberhentikan akibat terjadinya krisis global. "Kalau berhenti kerja maka mereka pasti pulang ke Jawa tengah," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BN2TKI) Jawa Tengah Rachman kepada Tempo, Selasa (27/1). Rachman khawatir jika gelombang kepulangan TKI ke tanah air tidak diantisipasi dengan baik maka akan menambah angka pengangguran di Jawa Tengah. 

Salah satu langkah tersebut adalah dengan meluncurkan program "Bantu TKI Purna". Caranya, BNP2TKI menjadi fasilitator untuk memberi pelatihan dan pengarahan kepada para mantan TKI. BNP2TKI juga akan mempertemukan para mantan TKI dengan dinas koperasi dan dinas perdagangan di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

Selama ini usaha yang dilakukan pelaku usaha di Jawa Tengah tidak terkoordinasi dengan baik. Untuk itu, Rachman akan melibatkan dinas koperasi dan dinas perdagangan untuk mengurusi pembukaan usaha untuk para mantan TKI. Usaha tersebut juga akan diikutkan ke forum-forum pameran maupun bursa. Mengenai sektor usaha di Jawa Tengah sebenarnya sangat banyak. "Tergantung kejelian kita" kata dia

Rachman memprediksi, beberapa bulan mendatang gelombang kepulangan TKI ke Jawa tengah akan terus terjadi. Rachman mencontohkan, dalam waktu dekat ini akan ada sekitar 500 pekerja Indonesia di Malaysia yang di PHK juga harus pulang ke Jawa Tengah. Selain itu, sektor elektronik di Korea juga dikabarkan akan memberhentikan para pekerjanya yang berasal dari Indonesia. Rachman menambahkan, para pemilik perusahaan di negara-negara lain juga sudah mengurangi jam kerja masuk bagi karyawan. Namun jika krisis global masih terus berlanjut maka akan dilakukan PHK. 

Rachman menyatakan, kepulangan TKI yang bekerja di sektor formal ini juga akan menyulitkan bagi perusahaan peneydia asuransi. "Banyak asuransi yang mengeluh," kata dia. Hal ini karena pada saat TKI tersebut pulang maka perusahaan asuransi harus memberikan uang kepada para TKI. Rata-rata, asuransi harus memberikan uang sebesar Rp 10 juta per TKI. "Hitung saja, kalau ada 200 TKI maka sudah Rp 2 miliar," kata dia. 

ROFIUDDIN

Link: http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2009/01/27/brk,20090127-157047,id.html

Umi Saodah Tiba di Bandara Soekano-Hatta

Selasa, 27 Januari 2009 | 17:14 WIB

TEMPO Interaktif, Tangerang: Umi Saodah, tenaga kerja Indonesia yang terjebak di Jalur Gaza, Palestina, selama 22 hari, akhirnya pulang ke tanah air. Umi tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan penerbangan Etihad Airways EY-472 pada Selasa (27/1) pukul 13.30.

Umi tidak lama berada di bandara. Setelah turun dari pesawat, menurut petugas Imigrasi Joko, Umi melaporkan kedatangannya ke counter Imigrasi di Terminal 2 F dan bersama rombongan dari Deplu dan ibunya, Katinem, menuju kantor Departemen Luar Negeri di Jakarta.

Umi keluar tidak melalui pintu keluar semestinya di terminal kedatangan, namun ia keluar dari lobi dalam dan menuju lantai dua di terminal keberangkatan.

Tak ada keterangan apa pun dari mulut Umi. Warga Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, itu hanya mengatakan dalam kondisi baik dengan suara bergetar ketika wartawan bertanya. Tampak sesekali ia mengusap hidungnya dengan telapak tangan.

Umi langsung masuk mobil Innova warna hitam dan meluncur ke Jakarta. Ia tiba dengan pakaian jas hitam dan kerudung warna ungu polos.

AYU CIPTA

Link: http://www.tempointeraktif.com/hg/layanan_publik/2009/01/27/brk,20090127-157113,id.html

Ogah Digusur, Pedagang Koja Siap Melawan

Rabu, 28 Januari 2009 | 09:18 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pedagang Pasar Koja Baru, Jakarta Utara, siap melakukan perlawanan terhadap rencana penggusuran. "Kami stand by (siap sedia) dan tetap berdagang seperti biasa," kata Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Koja Baru, Lamhot Siboro, melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu (28/1).

Menurut Lamhhot, surat peringatan terakhir yang diterima para pedagang perihal rencana penggusuran tertanggal 19 Januari lalu. "Itu memang sudah peringatan ketiga," ucap dia. Pedagang, kata Lamhot, memilih tetap melawan karena menilai harga yang ditawarkan Perusahaan Daerah Pasar Jaya tidak terjangkau oleh pedagang.

Lantai atas bentuk los ditawarkan dengan harga berkisar Rp 13,7 juta sampai Rp 20 juta per meter. Sementara lantai bawah dalam bentuk kios harga yang ditawarkan Rp 25 juta sampai Rp 30 juta per meter. "Itu akan mematikan pedagang," tutur dia, mengimbuhkan.

Selain masalah harga, pihak pedagang juga menuntut adanya perundingan mengenai bentuk bangunan. Mereka khawatir bentuk bangunan yang baru tidak sesuai. "Pembeli jadi susah masuk (ke dalam pasar)," tutur dia, berkilah.

TITO SIANIPAR

Link: http://www.tempointeraktif.com/hg/tata_kota/2009/01/28/brk,20090128-157181,id.html

Badan Perlindungan TKI Beri Santunan Rp 10 Juta kepada Umi Saodah

Rabu, 28 Januari 2009 | 11:35 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang:Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BN2TKI) dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah memberikan santuan dana Rp 10 juta kepada Umi Saodah, tenaga kerja wanita asal Indonesia yang sempat terjebak di Gaza, Palestina sewaktu 22 hari agresi militer Israel.

"Ini sebagai pelipur lara karena selama bekerja dia tidak dapat gaji dari majikannya," kata Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah Rachman kepada Tempo, Rabu (28/1). 

Dana itu akan diserahkan kepada Umi Saodah pada Jum'at mendatang di rumahnya di Dusun Tlawongan, Desa Karang Tengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. 

Selain itu, saat ini Rachman juga sedang mengumpulkan dana sumbangan dari para perusahaan asuransi. "Ini masih dihimpun, belum jelas berapa dana yang terkumpul," katanya. Rachman juga sudah meminta dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan santuan kepada anak pasangan Moh Yasmin (58 tahun) dan Katinem (55 tahun) tersebut. 

Sebelumnya, keluarga Umi Saodah meminta agar pemerintah mengusahakan gaji dan asuransi yang belum diterima Umi Saodah. Namun, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Jawa Tengah mengaku kesulitan untuk mengusahakan karena negara Palestina sedang dilanda perang. 

Selama bekerja Umi Saodah tidak pernah mendapatkan gaji dari pekerjaannya selama menjadi pembantu rumah tangga di Palestina. Malahan dia pernah di penjara karena dituduh mencuri di rumah majikannya.

Umi tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan penerbangan Etihad Airways EY-472 pada Selasa (27/1) pukul 13.30 WIB.

ROFIUDDIN

Link: http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2009/01/28/brk,20090128-157200,id.html

Ganti Rugi Bangunan Warga Plumpang Dibahas

Jum'at, 23 Januari 2009 | 18:11 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:PT Pertamina mengakui opsi ganti rugi bangunan masuk dalam pembahasan dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang rencana relokasi warga Plumpang yang menempati lahan tidur milik perseroan.

"Tapi belum ada keputusan soal itu," kata juru bicara PT Pertamina, Anang Rizkani Noor, ketika dihubungi Tempo, Jumat (23/1).

Namun, Anang mengatakan, belum ada keputusan soal hal itu. Dia enggan menjelaskan detil isi pembahasan bersama pemerintah daerah tersebut. Begitu juga soal opsi yang diajukan PT Pertamina untuk menyelesaikan masalah ini. "Nanti saja, keputusannya dibuat bersama pemerintah daerah," ujarnya.

Seperti diberitakan, kebakaran yang menimpa tangki penyimpanan premium milik PT Pertamina di Depot Plumpang, Minggu (18/1), menyisakan masalah bagi warga yang menempati lahan tidur milik perseroan. Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar warga di sekitar Depo Plumpang direlokasi.

Berdasarkan data dari Pemerintah Jakarta Utara, PT Pertamina memiliki lahan di Plumpang seluas 153 hektare. Lahan seluas 70 hektare sudah ditempati Depo Pertamina, sedangkan sisanya seluas 83 hektare menjadi lahan tidur dan kini ditempati 7422 kepala keluarga atau lebih dari 32 ribu jiwa. 

AGOENG WIJAYA

Link: http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2009/01/23/brk,20090123-156654,id.html

400 Ribu Buruh Migran Terancam Dirumahkan

Jum'at, 23 Januari 2009 | 19:25 WIB

TEMPO Interaktif, Kuala Lumpur:Sekitar 400 ribu orang, atau 10 persen dari total buruh migran asal Indonesia yang bekerja di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Timur Tengah terancam dipecat akibat krisis keuangan global yang menghantam banyak perusahaan di negara-negara tersebut. "Saat perusahaan memangkas jumlah pekerjanya, buruh asing akan jadi yang pertama dipecat," kata Direktur Eksekutif Malaysian Institute of Economic Research Mohamed Ariff, Jumat (23/1).

Sekitar 2 juta orang, atau seperlima pekerja legal di Malaysia, berasal dari negara asing seperti Indonesia, Myanmar, dan India. Sedangkan lebih dari 500 juta buruh asing ilegal diperkirakan juga mencari penghasilan di Malaysia. Mohamed meramalkan 40 ribu pekerjaan di Malaysia akan lenyap tahun ini. Salah satu perusahaan yang akan memecat banyak pekerja ialah produsen cip komputer Intel Corp., yang akan menutup dua pabriknya di Penang. Enam ribu buruhnya akan menjadi pengangguran.

Kabinet Malaysia kemarin (22/1) telah mengumumkan akan membekukan rekrutmen pekerja asing di industri jasa dan manufaktur. Menteri Sumber Daya Manusia S. Subramaniam mengatakan, pekerjaan akan lebih ditawarkan terlebih dahulu kepada warga negaranya sendiri.

Sementara itu, ekonom Credit Suisse Group Cem Karacadag dan Kun Lung Wu memperkirakan pada tahun ini hingga 2010, 300 ribu pekerjaan di Singapura akan lenyap. "Dua per tiganya, atau sekitar 200 ribu orang, ialah pekerja asing," ujar mereka.

Menurut analis Standard Chartered Fauzi Ichsan, eksodus buruh migran Indonesia tersebut akan memangkas kiriman devisa sebesar US$ 3 miliar tahun ini. 

BLOOMBERG | BUNGA MANGGIASIH

Link: http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2009/01/23/brk,20090123-156669,id.html

FAO: Krisis Pangan Global Masih Dapat Memburuk

Senin, 26 Januari 2009 | 20:27 WIB

TEMPO Interaktif, Madrid: Krisis pangan global yang mengancam menyalakan kerusuhan sosial dan mendorong jutaan warga menuju kemiskinan dapat memburuk terkait krisis kredit internasional dan harga pangan yang jatuh, kata Ketua Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), Senin.

"Kontraksi harga untuk barang pertanian dan risiko ketidakpastian keuangan menyebabkan penurunan investasi oleh petani dan mengakibatkan penurunan yang signifikan produksi pangan pada 2009-2010," kata Jacques Diouf di awal konferensi di Madrid yang disponsori oleh FAO dan Spanyol.

Sementara produksi  padi-padian meningkat pada 2008, peningkatan itu terutama di negara maju dan krisis harga pangan telah menyebabkan 40 juta orang lainnya kelaparan, membawa jumlah orang secara global yang kekurangan makanan mendekati satu miliar, tambahnya.

Kombinasi berbagai faktor, termasuk panen yang buruk, perubahan pola makan di negara kekuatan baru seperti Cina dan India, dan meningkatnya permintaan tanaman pangan untuk produksi biofuel bertabrakan tahun-tahun ini yang memicu kenaikan harga bahan pokok pangan.

Namun, harga mulai menurun di paruh kedua 2008 karena panen yang lebih baik. Hal itu dapat menyebabkan investasi lebih rendah di sektor pertanian seiring kesulitan yang lebih besar dalam mengakses kredit terkait krisis keuangan global, Diouf memperingatkan.

Perwakilan dari 95 negara mengambil bagian dalam pertemuan dua hari itu, yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang disponsori PBB tahun lalu di Roma untuk menghadapi krisis pangan, yang telah menyebabkan gelombang protes di sekitar 30 negara.

AFP | ERWIN 

Link: http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2009/01/26/brk,20090126-156996,id.html

Krisis Hambat Pengentasan Pengangguran

Selasa, 27 Januari 2009 | 20:47 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta : Pemerintah mengingatkan pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan tahun ini akan terganjal krisis ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tingkat pengangguran yang ditargetkan sebesar 7,44 persen tak akan tercapai.

"Tingkat penganguran terbuka akan terkoreksi, sehingga pada akhir 2009 diperkirakan ada di kisaran 8,3-8,9 persen," kata Menteri Sri dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, hari ini.

Selain itu, ujar dia, angka kemiskinan yang ditargetkan ditekan sampai 11,5 persen juga sulit tercapai. "Akselerasi penurunan akan sedikit koreksi, sehingga pada awal 2010, angka kemiskinan masih 13,5 persen," katanya. Namun, ia memastikan dampak krisis keuangan kali ini tidak akan separah pada saat krisis moneter tahun 1997.

Menteri Sri menyebutkan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009 pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Di antaranya melalui penurunan harga bahan bakar minyak yang diikuti penurunan harga komoditas dan inflasi.

Langkah lainnya adalah menaikkan gaji pegawai negeri sipil sebesar 15 persen, perluasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, bantuan langsung tunai, serta peningkatan subsidi pertanian dan perumahan.

Akan halnya anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dradjad H. Wibowo meragukan angka kemiskinan dan penganguran yang diklaim akan dicapai pemerintah. Menurutnya, meski angka pengangguran turun, sebagian besar tenaga kerja justru diserap sektor informal yang bukan diakibatkan oleh kebijakan pemerintah.

GUNANTO E S

Link: http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2009/01/27/brk,20090127-157150,id.html

Bupati Bogor: Tidak Ada Toleransi untuk Penataan Puncak

Jum'at, 23 Januari 2009 | 18:42 WIB

TEMPO Interaktif, Bogor:Bupati Kabupaten Bogor, Rahmat Yasin menyatakan tidak akan mentoleransi persoalan pelanggaran bangunan di kawasan puncak terutama menyangkut pelanggaran-pelanggaran perizinan.
 
"Menteri lingkungan hidup saja sudah berani pasang badan untuk penanganan kawasan puncak, masa kita tidak melakukan langkah penanganan," ujar Yasin saat ditemui di Pendopo Cibinong Kabupaten. Bogor, Jum'at (23/1).
 
Yasin menjelaskan, Jakarta bukan hanya milik warga Jakarta saja. Salah satu kontribusi Kab. Bogor adalah mengamankan Ibu Kota Negara dari ancaman banjir dengan cara memelihara dan mengembalikan debit air yang masuk ke DKI dengan menjaga kantung-kantung yang dominannya berada di kawasan puncak.
 
"Salah satu kebijakan untuk penataan kawasan puncak, saya harus membuat zero toleran terutama pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan kaidah peraturan daerah, di antaranya tidak boleh membangun di kawasan konservasi IMB," tegas Yasin.
 
Untuk menjaga kantung-kantung air di kawasan puncak, pemkab Bogor dalam kurun waktu enam bulan ke depan ini pihaknya akan melakukan penertiban berupa pembongkaran villa, terutama villa yang berada di kawasan lindung dan tidak memiliki IMB.
 
DIKI SUDRAJAT

Link: http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2009/01/23/brk,20090123-156659,id.html

Opsi Rumah Susun Disiapkan bagi Warga Tanah Merah

Jum'at, 23 Januari 2009 | 21:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pembangunan buffer zone atau zona pengaman Depo Pertamina Plumpang harus memindahkan warga sekitarnya, yang mencakup Tanah Merah dan Rawa Sengon. Pemerintah menyiapkan opsi rumah susun bagi warga.

"Pemerintah akan memfasilitasi untuk mendapatkan rumah susun bagi warga yang direlokasi," kata Kepala Bagian Administrasi Perkotaan, Heru Budi Hartono kepada Tempo di ruang kerjanya, Jakarta, Jumat(23/1). "Yang jadi prioritas yang memiliki KTP Jakarta."

Menurut Heru, proses pembahasan pembangunan buffer zone sudah menjadi pembahasan tingkat nasional, termasuk dengan pemerintah propinsi. "Pembahasannya masih berlangsung. Belum final," ujarnya.

Ia memastikan proses relokasi dan pembangunan buffer akan dilakukan dalam tahun ini. "Pokoknya secepatnya," kata Heru. Ia mengatakan proses relokasi atau penggusuran membutuhkan dukungan pemerintah pusat. "Karena dampak sosialnya yang besar," imbuhnya.

TITO SIANIPAR

Link: http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2009/01/23/brk,20090123-156689,id.html