Tegal Canangkan Pendidikan SMA dan SMK Gratis

Selasa, 3 November 2009

Tegal (ANTARA News) - Pemerintah Kota Tegal, Jawa Tengah, mencanangkan pendidikan gratis untuk sekolah menengah umum (SMA) maupun sekolah menengah kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta mulai 2010.

"Pendidikan gratis ini merupakan salah satu upaya pemkot mengatasi dan menanggulangi kemiskinan, dan akan digulirkan tahun depan," kata Wali Kota Tegal, Ikmal Jaya, di Tegal, Selasa.

Ia mengatakan, Pemkot menginginkan warga Kota Tegal dapat menamatkan pendidikan hingga SMA/SMK, karena selama ini pemerintah sudah menerapkan program pendidikan gratis 9 tahun.

Menurutnya, pemkot mencoba meneruskan program pendidikan gratis menjadi 12 tahun dengan menggratiskan pendidikan SMA/SMK negeri dan swasta

"Pendidikan gratis khusus diberikan kepada siswa dari Kota Tegal yang secara ekonomi tidak mampu, sementara untuk siswa dari luar Kota Tegal tidak diberikan," katanya.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Tegal tercatat siswa SMA yang tergolong miskin di antaranya kelas X ada 355 orang, kelas XI dan XII sebanyak 710 orang.

Ia menambahkan, jumlah siswa SMK yang tergolong miskin di antaranya kelas X ada 566 orang, kelas XI dan XII ada 931 orang.

"Adapun dana pendidikan gratis murni diambil dari APBD II 2010 yang besarannya mencapai Rp7,5 miliar, yang dipakai untuk biaya operasional dan kegiatan siswa selama menempuh pendidikan," katanya.

Kebijakan sekolah gratis untuk tingkat SMA/SMK negeri dan swasta ini, katanya, merupakan realisasi dari visi-misi dirinya saat pelaksanaan pemilihan wali kota bulan Oktober 2008 lalu.

Wali Kota mengharapkan dengan adanya kebijakan program pendidikan gratis SMA/SMK ini ke depan tidak akan ada lagi siswa putus sekolah, karena seluruh biaya pendidikan sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemkot.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Tegal, Edi Suripno, mengatakan, anggota dewan mendukung adanya program pemkot terkait pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK.

"Kemampuan keuangan daerah kita masih mencukupi, tapi kita minta sebelum program itu diterapkan, pemkot terlebih dulu mendata jumlah siswa miskin," katanya.

Hal itu, kata dia, bertujuan mengukur anggaran, karena kalau pendataan tidak dilakukan, nanti anggaran yang dikeluarkan setiap tahun akan membengkak.