09 November 2009

Mensos Canangkan Revitalisasi Panti Sosial



Sen, Nov 9, 2009

Nasional

Yogyakarta ( Berita sore) :  Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mencanangkan revitalisasi dan kebangkitan kembali panti sosial sebagai tempat memberikan pelayanan sosial secara menyeluruh kepada masyarakat.

"Revitalisasi tersebut dilakukan dalam kerangka reformasi desentralisai karena sejak 1999 pengelolaan panti sosial sudah bergeser dari pemerintah pusat ke daerah dan banyak di antara panti-panti tersebut yang sudah beralih fungsi atau pemerintah daerah tidak lagi mengurusnya," kata Salim yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi itu dalam pertemuan dengan kepala panti sosial pusat dan daerah di Yogyakarta, Minggu [08/11].

Menurut dia, revitalisasi panti sosial tidak hanya dilakukan oleh pemerintah karena dana anggaran yang terbatas, tetapi juga perlu dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak terkait seperti pengusaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan  masyarakat .

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, lanjut Salim, memberikan ketegasan peran Dinas Sosial untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial dan menyebutkan dengan jelas bahwa selain pemerintah, terdapat pula pihak-pihak lain seperti dunia usaha untuk menjadi mitra pemerintah dan memperbaiki panti sosial menjadi pusat pelayanan kesejahteraan sosial.

"Dengan revitalisasi, orang yang menyandang masalah sosial tidak hanya ditempatkan saja di panti kemudian diberi makan, tetapi panti sosial diharapkan menjadi rujukan bagi panti sosial milik masyarakat atau swasta, khususnya yang membutuhkan pelayanan terpadu atau menjadi lembaga yang menjadi sasaran penelitian bagi kalangan akademisi," ujarnya.

Keberadaan panti sosial, lanjut dia,  dibutuhkan karena jumlah orang tua telantar semakin banyak yaitu berkisar 1,7 juta-2 juta dan diperkirakan pada 2010 jumlah penduduk dengan usia lebih dari 60 di Indonesia mencapai 8,5 persen dari total penduduk Indonesia.

Saat ini, Departemen Sosial memiliki 35 unit panti sosial ditambah 190 unit panti sosial yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah pada 1999.

"Jumlah tersebut tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sehingga dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DIY Tri Harjun Ismaji yang membacakan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyatakan jumlah penduduk berusia lebih dari 60 tahun di provinsi tersebut cenderung mengalami peningkatan.

Berdasarkan data 2003, jumlah penduduk yang berusia lebih dari 60 tahun adalah 390.451 jiwa dan naik menjadi 431.900 jiwa pada 2007, begitu pula dengan angka harapan hidup mengalami kenaikan dari 72,4 tahun pada 2002 menjadi 72,9 tahun pada 2005.

"Peningkatan penduduk tua di DIY tidak terlepas dari semakin membaiknya kondisi kesehatan tetapi juga ada kalanya banyak masyarakat yang memilih menghabiskan masa tua di Yogyakarta," katanya.

Ia juga mengatakan  masalah sosial terbesar yang dihadapi DIY adalah fakir miskin, serta anak dan lansia telantar.

"Karena itu, program yang diarahkan untuk mengatasi masalah sosial itu hendaknya tidak dilakukan dengan pendekatan proyek tetapi dengan program yang komprehensif, berkelanjutan dan terpadu sehingga tidak terjadi migrasi masalah ke daerah lain," katanya.

Selain melakukan pertemuan dengan kepala panti sosial, Mensos juga menyempatkan bertemu beberapa tokoh masyarakat Yogyakarta seperti Rektor UGM Sudjarwadi dan tokoh-tokoh lain yang memiliki kepedulian pada masalah sosial. Pada kunjungan ke Yogyakarta tersebut, Salim juga berkesempatan memberikan bantuan kepada anak jalanan di Warung Boto, Kota Yogyakarta. ( ant )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar