Kemiskinan Multikluster Belit Kabupaten Bandung

Bantuan Pemerintah Tiap Tahun Terus Meningkat

Kamis, 5 November 2009

BANDUNG, KOMPAS - Pemerintah Kabupaten Bandung perlu melakukan beragam pendekatan untuk memecahkan masalah kemiskinan di wilayahnya. Pasalnya, kabupaten ini memiliki kluster-kluster kemiskinan yang khas, dari wilayah pinggiran hutan hingga daerah perkotaan.

Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bandung Tatang Rustandar Wiraatmaja menjelaskan, ada lima kluster wilayah kemiskinan yang mendapatkan perhatian, yaitu kluster pertanian padi, kluster perkebunan, kluster pinggir hutan, kluster kawasan industri, dan kluster perkotaan. Lima jenis kluster itu memiliki karakter masalah kemiskinan tersendiri.

"Contohnya seperti kluster pinggir hutan. Masalah di daerah tersebut lebih banyak disebabkan ketimpangan, yaitu jumlah lahan yang menyempit, tetapi jumlah penduduk terus meningkat," ujar Tatang, Rabu (4/11).

Begitu pula daerah lain, seperti kluster perkebunan, dengan masalah berupa tidak stabilnya harga komoditas dibarengi dengan terus meningkatnya biaya produksi sehingga upah yang diterima masyarakat terus menurun. Pendidikan yang rendah juga menyebabkan masyarakat menggantungkan diri pada perkebunan. Kemiskinan di daerah perkotaan berkaitan dengan rendahnya tingkat sumber daya manusia.

Beragamnya karakteristik kemiskinan di Kabupaten Bandung menuntut pendekatan berbeda. Tatang yang juga menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung menegaskan, masalah di daerah pinggir hutan bisa diatasi dengan pola kerja sama dengan Perhutani untuk mengelola hasil hutan. Ketimpangan penduduk di daerah perkebunan bisa diatasi dengan program Keluarga Berencana (KB).

Rendahnya kualitas SDM di daerah perkotaan bisa ditangani melalui pembangunan balai latihan kerja.

Pemanfaatan kearifan lokal juga ditempuh Pemkab Bandung untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Ada beberapa kampung yang menjadi percontohan atau model kemandirian berbasis kearifan lokal, seperti di Kecamatan Pacet dan Ciparay.

Menurut data Badan Pusat Statistik Jawa Barat, jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung pada tahun 2007 sebanyak 177.744 keluarga, sementara pada tahun 2008 sebanyak 279.692 keluarga. Data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jabar menyebutkan, terdapat 110.121 keluarga prasejahtera di Kabupaten Bandung pada tahun 2007. Jumlah ini meningkat menjadi 144.055 keluarga pada tahun 2008.

Bantuan melimpah

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Syarif Hidayat menjelaskan, bantuan dari pemerintah pusat setiap tahun meningkat. Salah satunya seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan yang ditujukan untuk pembangunan fisik dan simpan pinjam. Kabupaten Bandung pada tahun 2009 menerima alokasi Rp 19,5 miliar untuk 11 kecamatan.

"Program ini dimulai tahun 2007 dengan tujuan dua kecamatan, bertambah lagi menjadi empat kecamatan pada tahun 2008. Tahun 2009, total terdapat 11 kecamatan yang menerima dana bantuan ini," ujar Syarif.

Selain itu, setiap desa di Kabupaten Bandung juga menerima alokasi dana desa (ADD) yang jumlahnya bervariasi. Tujuannya, mempercepat pembangunan di tingkat desa.

Kabupaten ini juga menerima bantuan dana dari Departemen Sosial berupa Program Keluarga Harapan untuk 12.000 keluarga di 15 kecamatan senilai Rp 600.000-Rp 2,2 juta setiap keluarga. Tujuannya, membantu masyarakat miskin agar bisa mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan. (eld)