JAKARTA, KOMPAS.com — Kamis (29/10), Pemprov DKI Jakarta berencana kembali menggelar operasi yustisi kependudukan (OYK) serentak di lima wilayah Jakarta. OYK itu merupakan operasi tahap dua tertib administrasi.
Wali Kota Jakarta Pusat Sylviana Murni mengatakan, operasi tersebut akan digelar serentak di 48 kelurahan di delapan kecamatan di Jakpus. Razia akan diprioritaskan di lokasi permukiman padat penduduk. "Kami tidak bisa menyebutkan di mana lokasinya agar tidak bocor," ujar Sylviana.
Dia mengatakan, lokasi-lokasi tadi patut dijadikan sasaran operasi agar mereka, khususnya para pendatang yang tinggal di Jakarta Pusat, tertib administrasi. "Pokoknya spot-spot di wilayah Jakarta Pusat perlu digelar operasi agar memberikan efek jera," imbuh Sylviana.
Kasudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pemkot Jakarta Pusat Muhammad Hatta mengatakan, pihaknya kembali menggelar operasi di permukiman padat penduduk, apartemen, kontrakan, dan kos-kosan yang kerap dijadikan tempat tinggal bagi para pendatang baru.
Namun, Hatta tidak mau menyebutkan secara rinci lokasi operasi tersebut. Alasannya agar operasi berjalan dengan maksimal. Hatta mengatakan, kegiatan ini merupakan operasi lanjutan untuk menjaring pendatang, baik baru maupun lama, yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, operasi ini juga bertujuan untuk menertibkan peredaran KTP palsu yang diduga masih beredar di wilayah Jakarta Pusat. "Kami belum tahu banyak atau tidak, tapi indikasi peredaran KTP palsu ada," ujar Hatta.
Hatta menambahkan, sama dengan operasi sebelumnya, pihaknya akan mengerahkan petugas gabungan dari Satpol PP, Dukcapil, dan petugas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bagi pendatang yang terjaring, mereka akan menjalankan sidang yang digelar di tempat.
GET
Editor: hertanto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar